MENU TUTUP

LSM LPPNRI Karo Minta Proyek Embung di Desa Sukababo Tahun 2017 Diusut Penegak Hukum

Rabu, 12 Desember 2018 | 06:12:02 WIB Dibaca : 1064 Kali
LSM LPPNRI Karo Minta Proyek Embung di Desa Sukababo Tahun 2017 Diusut Penegak Hukum Kepada Desa Sukababo Sendi Ginting (sedang duduk-red) saat dimintai Konfirmasinya terkait proyek embung di kediamannya, Sabtu (8/12/2018). Foto: KS
Loading...

Petunjuk7.com - Ketua Intelijen Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Karo, Harta Sembiring meminta pihak penegak hukum mengusut proyek pembangunan dua embung di Desa Sukakabo, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara pada tahun 2017 silam dari APBD Kabupaten Karo.

"Terlepas dari berfungsi atau tidak, yang paling diatensi adalah perpindahan satu objek bangunan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, seperti adanya berita acara atau adendum antara pihak pengelola proyek (dinas terkait-red) dengan masyarakat melalui kepala desa," kata Harta kepada www.petunjuk7.com, Selasa (11/12/2018) di Kabanjahe.

Dijelaskannya, apapun namanya proyek, besar atau kecil anggarannya, jika disahkan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif tentang pengesahan APBD Karo 2017, sudah sah menjadi satu Peraturan daerah (Perda) yang wajib dilaksanakan oleh setiap instansi terkait.

Kecuali, kata Harta, ada perubahan lokasi atau anggaran yang juga harus melalui suatu mekanisme yang resmi. 

"Bukan semena-mena atau sesuka hati kita memindahkannya. Sebab itu bukan milik pribadi kita atau kelompok. Tapi itu merupakan satu kesatuan bagian di dalam Perda No. 1 Tahun 2017 yaitu APBD Karo," tegasnya.

"Sangat kita harapkan pihak penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Karo atau Polres Tanah Karo mengusut pembangunan kedua embung ini," tandas Harta Sembiring.

Diberitakan sebelumnya, Proyek pembangunan dua (2) embung untuk areal persawahan di Ndap-ndap senilai Rp250 juta dan perladangan Taneh Mate senilai Rp250 juta, Desa Sukababo, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara yang berasal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Karo pada tahun 2017 silam, disinyalir tidak berfungsi (?).

Apalagi proyek pembangunan embung di Taneh Mate diduga tidak ada (?). Kabarnya diduga dipindahkan lokasinya.

Bahkan, saat ini sudah ditumbuhi semak belukar dan tidak ada air mengalir.

Selain itu, benteng embung juga tampak rusak yang diduga akibat pengaruh longsor. Kemudian, sampai saat ini belum ada dilakukan perbaikan.

Sedangkan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo, Sarjana Purba melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo, Sri Idah Br Bangun yang didampingi oleh seorang stafnya bernama Hery Tarigan saat dimintai konfirmasinya di ruang kerjanya, Rabu (6/12/2018) membenarkan proyek pembangunan kedua embung telah selesai yang berasal dari APBD Kabupaten Karo tahun 2017.

Namun, Sri Idah membantah kalau pembangunan embung di perladangan Taneh Mate dipindahkan.

"Kami hanya tahu sesuai pengakuan kelompok tani selaku pemohon. Kalau itu diakuinya lokasi Taneh Mate, ya kami pun mempercayainya," kata Sri Idah seraya membantah.

Sedangkan, Kepala Desa Sukababo, Sendi Ginting dimintai dikonfirmasinya Sabtu (8/12/2018) di kediamannya, terkait proyek pembangunan embung yang berlokasi di Taneh Mate, mengaku tidak tahu.

Sendi juga mengaku soal perencanaan proyek pembangunan embung tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan pihak pemerintahan desa.

"Setahuku, sesuai keterangan masyarakat bahwa ada pun embung dibuat tahun 2017 ada di bawah Desa Sukababo di perladangan Juma Parit," katanya.

“Kenapa dibangun di perladangan Juma parit, tanyakan kalian saja langsung kepada pemilik lahan di sana. Kenapa dibangun disana. Saya tidak pernah dikoordinasikan pembangunan embung itu,” elak kepala Desa Sukababo ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Karo, Jon Karya Sukatendel, saat dimintai tanggapannya terkait masalah tersebut, mengatakan, bahwa proyek pembangunan embung tersebut harus sesuai dengan kebutuhan petani

“Seharusnya pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan petani. Tidak sia-sia dan mubazir. Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Karo  selaku dinas terkait harus dapat menyesuaikannya agar proyek yang anggarannya dari APBD Karo 2017 benar-benar bermanfaat. Apalagi disebut - disebut embung yang ditetapkan di lokasi Taneh Mate melalui Perda Nomor 1 tahun 2017 yaitu APBD Karo 2017 tidak semena-mena dipindahkan tanpa suatu aturan hukum," tegasnya kepada wwq.petunjuk7.com, Senin (10/12/2018).

"Harus ada adendum atau pun berita acara secara tertulis dan sah. Kalau tidak ada, itu benar-benar salah dan mengangkangi APBD Karo. Sekaligus telah melakukan pelanggaran hukum yang harus diproses guna menjaga wibawa Perda No. 1 tentang APBD Karo 2017," jelas Jon.

Ditambahkan Jon, terkait masalah embung tersebut, ia akan meninjau lokasi proyek pembangunan embung.

“Kita akan segera tinjau ke lapangan bersama masyarakat dan wartawan agar jelas dan tidak menduga-duga. Tidak sesuka-hati memindahkan proyek tanpa mengikuti proses hukum,” tandas Jon. (KS)



Loading...
Berita Terkait +
Loading...
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pertengahan Tahun 2021 Petani Di Karo Dapat Kado Istimewa, Harga Pupuk Meroket

2

Sebelum Ada Kesepakatan, Warga Kandibata Minta Hentikan Pengebomman Di Desanya

3

Rutan Kelas IIB Kabanjahe Siapkan Layanan Inovasi Sitepu , Inovasi Surbakti Dan Tarigan

4

Peduli Pendidikan DPD IPK Karo Sumbang 2 Set Tempat Tidur untuk UKS ke SMA N 2 Kabanjahe

5

Kadis Pendidikan Eddi Surianta Surbakti: Saya Akan Tutup Sekolah Jika Lakukan PTM Di Zona Merah